Data Bank Dunia tahun 2008 menunjukkan, sebanyak 50.000 anak Indonesia meninggal dunia karena masalah sanitasi air dalam setahun. Itu berarti rata-rata ada 136 anak yang meninggal setiap hari karena tak terjaminnya kebutuhan air bersih.
Pernyataan ini disampaikan Saiful Munir, Sekjen Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS ADI), saat unjuk rasa peringatan Hari Air Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2011).
"Kebijakan yang keliru dari pihak pemerintah dalam menyediakan akses air bersih kepada masyarakat menyebabkan banyak anak menjadi korban," kata Saiful.
Menurutnya, seharusnya pemerintah bertugas melaksanakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, pemerintah perlu mengupayakan air bersih gratis bagi rakyat. "Bukannya diprivatisasi sebagaimana terjadi saat ini," tambah Saiful.
Muhammad Reza, Koordinator Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), menambahkan, laporan Millenium Development Goals (MDGs) yang dirilis Bappenas tahun 2010 mengungkapkan, hanya 47,71 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak.
"Selain itu, hanya 51,19 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi," tambah Reza. Hal ini, menurutnya, menunjukkan ada yang keliru dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola kekayaan negara yang menjadi hak masyarakat.
by KOMPAS.com
Pernyataan ini disampaikan Saiful Munir, Sekjen Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS ADI), saat unjuk rasa peringatan Hari Air Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2011).
"Kebijakan yang keliru dari pihak pemerintah dalam menyediakan akses air bersih kepada masyarakat menyebabkan banyak anak menjadi korban," kata Saiful.
Menurutnya, seharusnya pemerintah bertugas melaksanakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, pemerintah perlu mengupayakan air bersih gratis bagi rakyat. "Bukannya diprivatisasi sebagaimana terjadi saat ini," tambah Saiful.
Muhammad Reza, Koordinator Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), menambahkan, laporan Millenium Development Goals (MDGs) yang dirilis Bappenas tahun 2010 mengungkapkan, hanya 47,71 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak.
"Selain itu, hanya 51,19 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi," tambah Reza. Hal ini, menurutnya, menunjukkan ada yang keliru dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola kekayaan negara yang menjadi hak masyarakat.
by KOMPAS.com
Komentar
Posting Komentar